Tujuan Revolusi Mental | Mengangkat Karakter Indonesia Menghadapi Persaingan Global


MENGANGKAT KARAKTER INDONESIA DARI ZONA DEGLARASI MELALUI REVOLUSI MENTAL MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL


Cerita  panjang perjuangan  bangsa  Indonesia  mulai  dari  zaman penjajahan hingga sampai pada era globalisasi sekarang belum menunjukkan kemampuan Indonesia untuk bersaing secara global. Perjuangan bangsa Indonesia yang tidak lepas dari 4 kiblat  kehidupan berbangsa yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kemerdekaan Indonesia ibarat sebuah fatamorgana, hanya indah di buku-buku sekolahan, namun pahit dalam kenyataan. Hal ini dicerminkan dengan nasib bangsa yang relatif masih tertinggal di tengah persaingan global dengan negara- negara maju lainnya. 

Partisipasi demokrasi dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan   yang   belum   merata   dan   mudah   direkayasa,   akuntabilitas   dibuat sedemikian rupa hanya untuk memenuhi formalitas, para pemimpin menghadapi persaingan politik dalam lembaga-lembaga yang kurang baik, sistem peradilan yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, partai politik tidak sungguh mengakar dalam masyarakat tapi lebih mewakili elite yang bersaing, birokrasi terlalu rentan dengan korupsi.  Akibatnya,  tercipta  suasana  politik  penuh  risiko  dan  ketidakpastian. 

Pelayanan yang diberikan pemerintah saat ini memberi rasa kecewa terhadap publik karena penyediaan  pelayanan yang tidak sesuai dengan standar aturan yang ada serta “kenakalan”  yang menjadi  sebuah rahasia umum ketika oknum tertentu meminta uang untuk mempermudah dalam mengurus hal-hal yang berbau administratif. .Hal tersebut tergambar dari beberapa laporan kinerja pemerintahan, seperti termuat  dalam  The Global  Competitiveness  Report  2015-2016   (World  Economic Forum) dimana Indonesia menempati peringkat 37 dari 140 negara, dan laporan Bank Dunia   melalui   Worlwide   Governance   Indicators (WGI)   menunjukkan   bahwa efektivitas pemerintahan Indonesia masih sangat rendah dengan nilai indeks di tahun 2014 adalah –0,01. Atas semua fakta tersebut, diperlukan satu upaya untuk menciptakan pelaksanaan kepemerintahan yang sesuai dan dilaksanakan dengan “top- down” seperti reformasi birokrasi. Maksutnya adalah dimulai dari manejerial tingkat atas hingga sampai pada lapisan masyarakat. 

Indonesia sendiri pada tahun 1998 telah melakukan reformasi, hanya sebatas perombakan terhadap institusi yang ada, belum menyentuh terhadap paradigma, mindset dan budaya birokrasi dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). Pembangunan bangsa tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan perombakan institusi saja. Perombakan mental manusianyalah yang memiliki andil besar di dalamnya. Seberapa hebat lembaga atau institusi yang dibentuk jika hanya dijalankan dari orang-orang  yang tidak berkompeten,  maka harapan itu tidak  akan tercapai. Karena itu, agar perubahan berjalan maksimal, bermakna dan berkesinambungan, maka perlu dilakukan revolusi mental terutama revolusi mental birokrasi sebagai motor penggeraknya.

Birokrasi adalah sebuah organisasi besar yang menjalankan sebuah pemerintahan yang pada prinsipnya diibaratkan sebagai ujung tombak dalam perjalanan pemerintahan dan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Jika terjadi sebuah kesalahan maka akan timbul pertanyaan besar yakni mau dibawa kemana tujuan Negara yang mendasar. Hal ini dikarenakan birokrasi berhadapan secara langsung dengan masyarakat serta merupakan perwujudan dan perpanjangan tangan pemerintah. Karena itu perlu dilakukan revolusi mental sebagai petunjuk arah kemana negara ini harus dibawa.

Sejatinya, wajar ketika jargon yang dikemas oleh Jokowi sebagai Presiden adalah melakukan “revolusi mental’. Alasannya, pembenahan dari pembangunan bangsa yang cenderung kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Jargon “revolusi mental” diartikan sebagai cara lain untuk menciptakan paradigma baru, budaya  politik, dan pendekatan  nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan.

Revolusi Mental

Ide     Revolusi  Mental  yang  mulai  dikumandangkan  oleh  Presiden  Joko Widodo  pada  10  Mei  2014  telah  menjadi  pilihan  politik  yang  harus  segera diwujudkan.  Idenya  adalah  jalan  menuju  perubahan  Indonesia  yang  berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Target utamanya adalah birokrasi dan masyarakat. Dengan  mengedepankan  enam  nilai   yang  disepakati   yakni   kewargaan,  dapat dipercaya, kemandirian, kreativitas, gotong royong, dan saling menghargai.
Benang merah yang diungkap dari data tersebut adalah bahwa faktor yang paling bermasalah saat ini adalah adanya inkonsisten dari birokrasi pemerintahan yang mengakitbatkan output yang tidak efisien. 

Untuk menjamin kemenangan yang menyeluruh dari program “revolusi mental”, kita butuh seorang penggerak yang akan menjadi fondasi dan yang akan memimpin masyarakat melalui revolusi mental, yang hakikatnya jatuh pada diri seorang pamong praja.  Dengan pemikiran demikian, maka revolusi mental di bidang birokrat harus memerhatikan dua hal : pertama, perubahan orientasi birokrat secara mendasar dari pandangan berpusat pada kekuasaan menjadi berpusat pada pelayanan publik serta isu kewarganegaraan, dan kedua, perubahan revolusi mental adalah perubahan sikap pejabat publik yang mampu memberi pelayanan berkualitas dengan kompetensi teknis, kepemimpinan, dan etis.  Seorang pamong tidak boleh diombang-ambingkan oleh pergolakan politik di dalam kepemimpinannya, karena mereka adalah pembina atau pendukung dari ideologi negara, alat dari Pancasila sehingga melahirkan konsep Pamong Praja yang membuktikan sikap netralitas menuju good governance. Suatu konsep yang mengandung misi melayani masyarakat secara optimal dimana saja dan kapan saja sebagai suatu tanggungjawab.

Revolusi mental yang menjadi mercusuar penunjuk arah kemana Negara ini harus dibawa haruslah dibekali kepada seorang pamong praja guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja agar tidak keluar dari kaidah, menciptakan perpaduan antara yang memimpin dan yang dipimpin serta mendekatkan pamong praja dengan masyarakat sebagai pemberi legitimasi. Maka dari itu, rakyat ditempatkan pada posisi yang utama, dengan kata lain rakyat tidak hanya menjadi objek tetapi subjek dalam pembangunan nasional. Ibarat bermain pencak silat, penulis memiliki dua jurus jitu: perubahan mindset seorang pamong praja yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan  serta  seorang  pamong  praja  mampu  memberikan  pengaruh  terhadap  masyarakat  sehingga  masyarakat  mengerti,  memahami,  mau  dan  mudah  dalam melakukan konsep “revolusi mental”.

Perubahan Mindset

Mind resetting bisa terjadi apabila ada kemauan dan keberanian menilai diri sendiri. Melakukan perubahan seperti “revolusi mental” tidaklah mudah, sangat sulit, memerlukan perjuangan, dan perjuangan menuntut pengorbanan. Hal yang bisa dan harus dilakukan ialah adanya internalisasi yang difokuskan pada memotivasi seorang pamong praja melalui individual learning, karena dari individual leraning ini akan menjadi organization learning. Dalam konsep “revolusi mental”,.Individual learning dan organization learning dimulai pada masa pendidikan dan pelatihan. 

IPDN merupakan sekolah tinggi kedinasan bertaraf nasional dibawah kementrian dalam negeri, yang dibentuk untuk melahirkan Kader Pelopor Revolusi Mental yang secara kualitas  siap  menunjukkan  prestasi  dan  menjadi  teladan  di  lingkungan  sosial, keluarga, dan kerja masing-masing. Upaya ini mencakup adanya perubahan yang mendasar, cepat, dan berkesinambungan dalam: 1) sistem pengajaran IPDN yang mampu mengisi pengetahuan Praja dengan teori kepemerintahan yang mutakhir, lebih sesuai dengan kebutuhan, standar nasional pendidikan dan lebih unggul pada pemahaman regulasi seperti UU No.29 Tahun 2009 tentang konsep pemberian pelayanan, UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN,   Inpres No.7 tahun 1999 tentang AKIP sehingga seorang kader pamong praja sebagai pelopor revolusi mental yang orientasinya di lapangan pada perbaikan sistem pelayanan sehingga dapat menjadikan instansi yang dipimpinnya kelak akuntabel, terkelola secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, 2) sistem pelatihan praja lebih fokus pada penguatan keterampikan teknis dasar pemerintahan yang bersifat komprehensif, dan 3) sistem pengasuhan praja IPDN yang lebih berorientasi pada pola pengasuhan yang lebih humanistik, dinamis dan kemitraan sehingga ke depan akan memiliki nilai gotong royong, kerja keras dan integritas yang kuat dalam mendorong terwujudnya bangsa Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian budaya Indonesia. 

Membawa dampak terhadap Masyarakat

Ketika  seorang  pamong  praja  telah  mengusai  konsep  “revolusi  mental” dengan perubahan mindset di dalam dirinya. Saatnya pamong praja mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat mengerti, memahami, mau dan mudah melakukan konsep  “revolusi  mental”.  Strategi  yang  diterapkan  hanya  dengan  hal-hal  kecil, seperti: 1) comperative strategi (pemerintah yang dapat dipercaya), 2) competitive strategi (penanaman kepribadian yang mandiri dan kreatif), 3) cooperative strategi (budaya menghargai dan gotong royong). Ketiga hal ini seperti yang diungkapkan Arief Yahya sebagai  penerapan  nilai-nilai  dalam  trisakti.  Dengan  adanya  konsep penerapan revolusi mental melalui pamong praja, maka tujuan Indonesia seperti mewujudkan smart ASN, Good Governance, good government, dan lain-lain akan tercapai. Revolusi Mental akan memberikan wajah dan harapan baru bagi Negara Indonesia, dimana setiap elemen bangsa bisa menunjukkan kapabelitasnya. Indonesia akan memiliki sumber daya   manusia yang tinggi, memiliki integritas, daya saing, dan etos kerja yang baik. Dengan mengubah cara pandang, cara pikir, cara kerja, dan cara bertindak setiap orang yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan, maka Indonesia akan menjadi negara yang besar, mampu berkompetisi dengan bangsa- bangsa lain di dunia, dan menempatkan dirinya sebagai bangsa yang terkemuka. 


REFERENSI

Alfian, M Alfan, 2010. Menjadi Pemimpin Politik, Gramedia, Jakarta

Anwar, Rosihan, 2008. Kenang-Kenangan Pangreh Praja, Balai Pustaka, Jakarta

Semiarto  Aji  Purwanto,  2014.  Revolusi  Mental  Sebagai  Strategi  Kebudayaan, Bunga Rampai Seminar Kebudayaan, Jakarta

Government Public Relations Report edisi 5 Juli 2015

Suratno, Pardi, 2009. Sang Pemimpin Menurut Astabhrata, Jakarta

Suasta, Putu (2013). Menegakkan Demokrasi, Mengawal Perubahan. Jakarta: Lestari Kiranatama.

Drs. J.J.J.Loilewen, MS, 2006. Pelayanan Prima Sebagai Budaya Organisasi Aparatur, Manado


Disusun Oleh : 

  1. Ni Putu Virgia Oriantini Pande , Praja IPDN Kampus Sulawesi Utara Angkatan XXIV Asal Pendaftaran Provinsi Bali
  2. Fakhrul Rozi Praja IPDN Kampus Sulawesi Utara Angkatan XXIV Asal Pendaftaran Provinsi Sumatera Barat
  3. Arief FebridiansyahPraja IPDN Kampus Sulawesi Utara Angkatan XXV Asal Pendaftaran Provinsi Bangka Belintung
Sebelumya tulisan ini telah dipublikasikan pada Pekan Ilmu Pemerintahan (PIP) IPDN Kampus Jakarta (cilandak) pada tahun 2016.

Posting Komentar

0 Komentar