12 Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan PNS Beserta Penjelasannya

Pada dasarnya aturan tentang larangan bagi seorang pegawai negeri sipil (PNS) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegagawai Negeri Sipil. Namun saya akan coba untuk menjelaskan aturan aturan tersebut. Sebelum anda melanjutkan untuk membaca saya harus sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam aturan tersebut ada 15 poin larangan bagi PNS. namun saya merasa nomor 12 hingga 15 agak mirip jadi saya jadikan menjadi satu. Hal ini saya lakukan untuk meringkas pembahasan, bukan untuk mengubah substantif regulasi yang telah diterbitkan pemerintah. 

LARANGAN BAGI PNS

1. Menyalahgunakan Wewenang

Hal pertama yang benar-benar dilarang untuk seoarang pegawai negeri sipil adalah menyalahkan wewenang. Dengan wewenang yang diberikan mungkin ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk meraup keuntungan pribadi. Apapun alasannya itu tidak dibenarkan, karena wewenang yang diberikan sudah diberikan rincian tugas atau kewajiban yang harus dilakukan.

2. Meraup Keuntungan Pribadi Dengan Wewenang Orang Lain

Masih berhubungan soal wewenang, kali ini wewenang yang dimaksud adalah memanfaatkan wewenang orang lain untuk meraup keuntungan pribadi. Perbuatan yang dilarang adalah menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan dari wewenang orang lain tersebut. Contohnya, “Si A butuh bertemu dan melakukan perjanjian kerja dengan si B. namun si A tidak memiliki kedekatan atau akses untuk melakukan hal tersebut. Dalam Kasus ini si C dekat dengan si B dan berniat untuk membantu si A dengan ketentuan harus membayar sebagai uang terima kasih”. Tindakan tersebut sangat dilarang untuk dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil.

3. Bekerja Untuk Negara Lain Tanpa Izin

Tidak tertutup kemungkinan seorang pegawai negeri sipil bekerja untuk negara lain. Asalkan ada legalitas yang jelas dari institusi yang berhak memberikan izin. Jika anda tidak ada izin dari institusi terkait untuk bekerja terhadap negara lain, jangan coba-coba untuk melakukannya. Walaupun mungkin itu adalah niat baik anta untuk saing membantu, Namun itu adalah satu hal yang di larang.

4. Bekerja Untuk Perusahaan Asing

Berbeda cerita dengan yang sebelumnya. Pada poin ini yang ditekankan adalah bekerja pada perusahaan asing. Dalam praktiknya seorang PNS boleh saja melakukan usaha lain atau bekerja di tempat lain dengan tujuan mungkin menambah penghasilan dengan ketentuan tidak mengganggu tugas pokok sebagai seorang PNS. Namun tindakan itu tidak dibenarkan jika PNS bekerja pada perusahaan asing, Konsultan Asing, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Asing.

5. Menyalahgunakan Barang Milik Negara

Seorang pegawai negeri sipil kadang diberikan hak untuk menggunakan/memanfaatkan barang milik negara atas nama perorangan/jabatan.  Seperti halnya kendaraan dinas, rumah dinas, dan barang-barang lainnya. Barang-barang tersebut adalah milik negara dan PNS yang diberikan HAK hanya memiliki HAK pakai dengan tujuan untuk menunjang kegiatannya. Barang tersebut tidak boleh dilelang, dijual, dibeli, digadaikan, bahkan disewakan kepada orang lain. Barang milik negara dapat di lelang, dijual, bahkan dibeli dengan syarat dan ketentuan berlaku.

6. Meraup Keuntungan Pribadi dan Atau Golongan yang Menimbulkan kerugian Negara

Kalau poin yang ini mungkin kita semua akan paham jika ditulis dengan istilah korupsi. Korupsi tidak akan dibenarkan dimanapun kita berada. Selain merugikan negara tindak perilaku korupsi juga berdampak ke masyarakat. Jangan coba-coba korupsi ya,.

7. Suap Menyuap Demi Jabatan

Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan juga dengan jelas diatur dalam regulasi tentang disiplin PNS. PNS mana pun tidak dibenarkan untuk jual beli jabatan.

8. Menerima Hadiah Yang Berhubungan Dengan Jabatan

PNS mana pun yang menduduki jabatan tertentu tidak boleh menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Adapun pemberian yang sifatnya diluar urusan dinas diperbolehkan.

9. Bertindak Sewenang-Wenang Terhadap Bawahan

Menduduki sebuah jabatan tertentu adalah hak bagi semua PNS. Sebagai seorang atasan memberikan tugas kepada bawahan adalah hal yang biasa. Namun perlu diperhatikan, Seorang atasan tidak boleh memperlakukan bawahan seenaknya. Untuk lebih aman sebaiknya atasan harus paham tugas dan fungsi bawahan.

10. Menghalangi atau Merugikan Pelayanan

Dalam aturan tersebut juga ditulis bahwa seorang pegawai negeri sipil dilarang untuk menghalangi proses pelayanan. Larangan itu berbunyi “melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani”. Jadi laksanakanlah pelayanan publik sesuai dengan SOP yang berlaku.

11. Menghalangi Berjalannya Tugas Kedinasan

Dengan alasan apapun PNS sangat dilarang untuk menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Hal tersebut mungkin saja terjadi. Mungkin ada oknum yang tidak menyukai suatu kegiatan dinas dan memiliki keinginan untuk menghalanginya. Tentu saja tindakan itu tidak dapat dibenarkan.

12. Memberikan Dukungan Dalam Pemilihan Lembaga Eksekutif Dan Legislatif

Dalam aturannya ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam mendukung  pemilihan lembaga eksekutif maupun legislati di negeri ini, diantaranya adalah sebagai berikut.
  1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
  4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
  7. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Semoga penjelasannya dapat dipahami. 

Baca Juga : Cara Menghadapi Masyarakat Dikantor 

Posting Komentar

0 Komentar