Landasan Normatif Pelayanan Publik Di Indonesia

Landasan Normatif Pelayanan Publik


Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas  barang, jasa,  dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebututuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Pelayanan publik dari dua regulasi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik itu adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah Instansi Pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai pedoman pemerintah  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-undang tersebut pada pasal (3) tujuan Undang-undang pelayanan publik adalah untuk :

  1. Terwujudnya  batasan  dan  hubungan  yang  jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
  2. Terwujudnya   sistem   penyelenggaraan   pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
  3. Terpenuhinya  penyelenggaraan  pelayanan  publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Terwujudnya  perlindungan  dan  kepastian  hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Asas Pelayanan Publik

Pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat harus sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang telah diatur pemerintah dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Yang termasuk dalam asas itu adalah :
  1. Kepentingan umum
  2. Kepastian hukum
  3. Kesamaan hak
  4. Keseimbangan hak dan kewajiban
  5. Keprofesionalan
  6. Partisipatif
  7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
  8. Keterbukaan
  9. Akuntabilitas
  10. Fasilitas  dan  perlakuan  khusus  bagi  kelompok rentan
  11. Ketepatan waktu
  12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Umum Pelayanan Publik yang termasuk dalam asas-asas itu adalah :
  1. Transparansi
  2. Akuntabilitas
  3. Kodisional
  4. Partisipatif
  5. Kesamaan hak
  6. Keseimbangan hak dan kewajiban
Transparansi adalah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat terbuka, selanjutnya mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti dan dipahami masyarakat.

Akuntabilitas adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban pelayanan publik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan harus Kondisional yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Pelayanan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk mencapai pelayanan tersebut. Sebaliknya, apabila pemberi pelayanan tidak bisa bekerja sesuai kemampuan maka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tidak akan berjalan efisien.

Partisipatif adalah usaha yang dilakukan untuk mendorong peran serta atau kamauan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Kesamaan Hak adalah tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif adalah tidak memebeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi dalam memberikan pelayanan. Pemberian pelayanan yang lebih kepada salah satu pihak akan menimbulkan kecemburuan social pada pihak lain, hal ini akan perdampak pada pencapaian pelaksanaan pelayan.

Keseimbangan hak dan kewajiban adalah pemberi dan penerima pelayanan public harus memenuhi dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak ada pihak yang hanya menuntut hak namun tidak melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya tidak ada pihak yang hanya melaksanakan kewajibannya namun tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya dia terima.


Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 pasal 5 ayat (1) meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Penjelasan ayat (1) dituangkan pada praturan ini pada ayat (2) pasal yang sama meliputi pelayanan pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Pelayanan  administratif  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara diatur dalam peraturan  perundang-undangan dalam  rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Tindakan      administratif      oleh      instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.


Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Landasan Normatif Pelayanan Publik Di Indonesia"

Post a Comment

Tinggalkan Kritik & Saran Dengan Berkomentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel