Aturan Sidang Isbat Nikah Dalam Perundang-Undangan

Penjelasan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila sudah tercatat oleh negara melalui Kantor Urusan Agama. Apabila suatu pernikahan telah terjadi namun belum sah secara hukum atau masih ada terdapat keraguan dan halangan terhadap suatu perkawinan maka perlu dilaksakan sidang istbat nikah.


Menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2015, sidang istbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat  beragama islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah sesuai dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi hukum di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Apabila tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan sidang isbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah.

Pelaksanaan sidang Istbat Nikah hanya bisa diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

  • Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
  • Hilangnya akta nikah.
  • Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  • Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  • Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Selanjutnya pada pasal (7) ayat (4) pada Instruksi Presiden tersebut lebih jauh dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan sidang istbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut.

Mekanisme pelaksanaan sidang istbat nikah juga diatur pada BAB IV pasal 11 peraturan mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2015. Mekanisme pelayana tersebut adalah sebagai berikut;
  1. Perkara yang dilayani dalam pelayanan terpadu oleh pengadilan Agama adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (voluntair).
  2. Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi kecuali ada alasan lain.
  3. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya telah meninggal, permohonan sidang istbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada pelayanan terpadu.
  4. Permohonan diajukan kepada pengadilan Agama yang daerah hukumya meliputi tempat kediaman pemohon.
  5. Pemerikasaan pemohon sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan oleh hakim Tunggal.
  6. Tata cara sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  7. Dalam Menjalankan Tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh satu orang panitera/ pnitera pengganti, satu orang jurista/jurista pengganti, dan sekurang kurangnya satu orang petugas administrasi.
  8. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
  9. Pelaksanaan sidang dalam pelayanan terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.
  10. Layanan terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan layanan pos bantuan hukum dan sidang reguler.
Dalam konteks lain sidang istbat nikah juga dapat dilakukan secara terpadu, terpadu maksudnya adalah dilakukan bersama-sama oleh Kementerian Agama melelui KUA dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengadilan Agama dengan tujuan untuk pengesahan perkawinan dan pemerbitan dokumen kependudukan. Untuk pembahasan Sidang Istbat Nikah terpadu dapat dibaca pada artikel Sidang Istbat Nikah Terpadu.

Demikian Pembahasan tentang Aturan Sidang Istbat Nikah  Dalam Perundang-Undangan, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Aturan Sidang Isbat Nikah Dalam Perundang-Undangan"

Post a Comment

Tinggalkan Kritik & Saran Dengan Berkomentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel