Pelaporan Akta Kematian Dalam Wilayah Indonesia Menurut Undang-Undang

Dokumen Akta Kematian Rupublik Indonesia


Asalamualiakum Wr.Wb.

Kali ini Rozi Piliang akan mebahas proses pelaporan akta kematian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara Republik Indonesia. Alasan saya mengupas masalah ini dalah masih banyaknya warga negara Indonesia yang kurang paham tata cara pelaporan akta kematian tersebut. Simak ulasannya sebagai berikut.

Akta kematian adalah sebuah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh pemerintah yang memuat informasi atas kematian seorang warga negara dan diserahkan kepada ahli warisnya. Akta kematian sering kali diperlukan oleh ahli waris guna menyelesaikan segala bentuk administrasi yang atas nama almarhum. 

Contoh : Apabila seseorang memiliki rekening tabungan di Bank lalu ia meninggal dunia maka untuk mengambil dan mencairkan dana tabungan tersebut pihak Bank akan meminta bukti kematian berupa akta kematian kepada ahli waris.

Kejadian yang sering terjadi di masyarakat kita adalah, mengurus akta kematian atas almarhum setelah ada kebutuhan saja. sehingga semua serba ingin cepat tanpa mempertimbagkan hal-hal lain. Lalu bagaimanakah proses pelaporan akta kematian menurut Undang-Undang ?

Menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 44 yang menerangkan pecatatan kematian di Wilyah indonesia adalah sebagai berikut :

"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian"  Pasal 44 ayat (1).  Namun pasal ini sudah diubah oleh Undang-undang kependudukan nomor 24 tahun 2013, pasal 44 ayat (1) berubah menjadi "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tangga atau nama lainnya di  domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian".


Baca Juga : Buat Akta Kelahiran Tanpa Buku Nikah Orang Tua, Apakah Bisa ?



Sejak tahun 2013 atau sejak mulai berlakunya perubahan Undang-Undang ini maka yang melaporka kematia tersebut adalah ketua rukun tetangga ( Ketua RT) setempat.

Setelah adanya laporan dari ketua RT maka instansi pelaksana akan memproses untuk menerbitkan akta kematia tersebut dengan meminta beberapa syarat administrasi seperti : Kartu Keluarga (KK), dan Surat keterangan kematian. Surat kematian harus dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Jika yang meninggal tersebut meninggal dunia di rumah sakit, maka surat keterangan kematiaanya harus dikeluarkan oleh oleh pihak rumah sakit. jika dirumah dapat melampirkan surat kematian dari yang diketahui oleh kepala dsa atau kepala kelurahan setempat.

Apabila terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilan atau meninggal tetapi tidak ditemukan jenazahnya maka pencatatan kematianya akan dilakukan setelah adanya ketetapan dari pengadilan. 

Namun dilain kasus, apabila seseorang meninggal dunia dan tidak dapat dikenali identitasnya, maka pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Demikian pembahasan  ini, semoga bermanfaat.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Pelaporan Akta Kematian Dalam Wilayah Indonesia Menurut Undang-Undang"

Post a Comment

Tinggalkan Kritik & Saran Dengan Berkomentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel