Camat Harus Berlatar Belakang Ilmu Pemerintahan | Amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah



Assalamualaikum Wr.Wb
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kuliasifikasi pendidikan yang bisa diangkat menjadi seorang camat di pemerintah daerah.

Camat adalah pemimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat sebagai koordinator pemerintah kabupaten/kota di kecamatan yang bertanggung jawab lansung kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota.

Pada dasarnya pengankatan camat adalah penunjukan lasung oleh bupati atau walikota atas usul dari sekretaris daerah kabupaten/kota. Siapaun yang di padang layak oleh bupati atau walikota yang sudah mencapai syarat tertentu sesuai aturan bisa memangku jabatan sebagai camat.

Diberbagai daerah camat memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, ada yang diangkat menjadi camat dari guru, sarjana hukum, sarjana sosial, bahkan dari tenaga kesehatanpun ada yang diangkat menjadi seorang camat.

Lalu sebenarnya, bagaimanakah kualisifikasi pendidikan untuk bisa menjadi camat menurut aturan yang berlaku di Indonesia ??

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa camat harus berlatar belakang pendidikan ilmu pemerintahan, yang dibuktikan dengan ijazah ataupun sertifikat profesi kepamongprajaan.

Baca Juga : Ruang Lingkup Konsepsi Pelayan Publik di Pemerintahan


Ketentuan pasal 224 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa "Bupati/Walikota  wajib mengankat camat dari pegawai negeri sipil  yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud denga "menguasai pengetahuan teknis pemerintahan" adalah dibuktikan dengan ijazah Diploma/Sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan, ijazah Diploma/Sarjana Pemerintahan dikeluarka oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Kedidnasan(PTK), dan atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS),  yang sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan mempunya jurusan atau program studi ilmu pemerintahan, pendidikan profesi kepamongprajaan dilakukan melalui program spesialisasi kepamongprajaan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana jika Bupati/Walikota masih mengankat camat dari latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut ?

Jika bupati masih mengakat camat dari latar belakang pendidikan yang tidak sesuai maka Gubernur dapat membatalkan keputusan bupati tersebut, mengingat salah satu tugas dan wewenang  gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah.

Untuk memperbaiki kesalahan pengankatan camat yang bukan belatar belakang ilmu pemerintahan dapat dilakukan dengan cara :

  1. Bupati/Walikota melakukan pendataan  latar belakan pendidikan yang menduduki jabatan sebai camat.
  2. Bupati/Walikota melakukan muatsai bagi camat yang tidak berlatar blakang pendidikan ilmu pemerintahan dan mengakan camat baru dengan kualisifikasi pendidikan yang sesuai.
  3. Jika Tidak ada lagi Pegawai Negeri Sipil berlatar pendidikan pemerintahan yang dapat diangkat menajdai camat, maka Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk memberi kesempatan kepada camat yang bukan belatar ilmu pemerintahan untuk mengikuti program profesi kepamong prajaan.
Amanat Undang-Undang Pemerintahan daerah sangat jelas. oleh karena itu semoga pemerintah daerah taan dan tunduk terhadap Undang-Undang.

Demikian Pembahasan tentang pengangkatan camat berdasarkan kualisifikasi pendidikan, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Camat Harus Berlatar Belakang Ilmu Pemerintahan | Amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah"

Post a Comment

Tinggalkan Kritik & Saran Dengan Berkomentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel